• Kamis, 29 September 2022

MK Perintahkan PSU Pilkada Morowali Utara bagi Karyawan PT ANA

- Jumat, 19 Maret 2021 | 22:00 WIB
sidang mk
sidang mk

JurnalNews - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, digelar di Ruang Sidang Pleno MK, pada Jumat 19 Maret 2021.

Dalam putusannya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021, yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Nomor Urut 2 Holiliana dan Abudin Halilu.

“Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kabupaten Morowali Utara) untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur dan TPS 01 Desa Menyo’e Kecamatan Mamosalato dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak putusan ini diucapkan," ujar Ketua MK Anwar Usman yang membacakan amar putusan.

Baca JugaPolisi Buru Pemodal PETI Buranga Asal Bombana

"Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara dengan mendirikan TPS khusus di kawasan PT Agro Nusa Abadi (PT ANA) bagi karyawan PT ANA yang memenuhi syarat untuk memilih dan belum melaksanakan hak pilihnya 228 karena terhalangi hak mereka untuk memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan,” sambung Anwar Usman.

Selain itu, Mahkamah juga memerintahkan kepada Termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah.

Kemudian, Termohon harus menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, dan mengumumkannya sesuai peraturan perundang-undangan, tanpa melaporkan hasilnya ke MK.

Baca JugaPelaku Pencurian di Masjid Palu Barat Diringkus

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul mengatakan untuk menjaga kemurnian suara pemilih, seharusnya pemungutan suara dilakukan di semua TPS bagi karyawan#PT Agro Nusa Abadi (PT ANA) yang mempunyai hak pilih terdaftar sebagai pemilih.

Namun, mengingat kondisi pandemi covid-19 dan jauhnya jarak TPS tempat memilih serta untuk melindungi hak pilih pemilih, pemungutan suara dilakukan hanya bagi karyawan PT ANA yang belum melaksanakan hak pilihnya dengan menyediakan TPS khusus yang mudah diakses di kawasan PT ANA.

Dengan demikian, Termohon harus memastikan pemungutan suara di PT ANA hanya dapat diikuti oleh karyawan PT ANA yang belum menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020.

Baca Juga14 Kader Hadiri KLB di Sumut, Begini Gerak Cepat Partai Demokrat Sulteng

Untuk kepentingan tersebut, Termohon dapat menyusun DPT khusus sehingga dapat dipastikan karyawan PT ANA yang telah menggunakan hak pilih tidak lagi menggunakan hak pilihnya, sampai Hakim Konstitusi Manahan terhadap perkara permohonan perkara yang teregistrasi 104/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Kada Kabupaten Morowali Utara.

Hakim Konstitusi Manahan juga menguraikan, terkait permasalahan pada DPT TPS 01 Desa Menyo’e. Pada TPS tersebut ditemukan tanda contreng pada nama pemilih yang hadir memilih.



Meskipun telah dilakukan pencocokan dengan Daftar Hadir DPT milik Panwascam pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Mamosalato, namun Mahkamah meragukan keabsahan dokumen yang dimaksud karena keberadaannya bukanlah termasuk pada dokumen yang berasal dari kotak suara.

Terlebih lagi, sambung Manahan, Daftar Hadir DPT milik Panwascam yang digunakan sebagai dasar pencocokan tersebut tanpa disertai dengan tanda tangan pemilih, padahal terdapat kolom tanda tangan.

Hal ini berbeda dengan Daftar Hadir DPT milik Panwascam, Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan milik Panwascam justru dilengkapi dengan tanda tangan Pemilih.

“Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa tidak terdapat Daftar Hadir DPT yang juga ditandatangani oleh Pemilih,” ungkap Manahan dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman yang didampingi tujuh hakim konstitusi lainnya.

Mahkamah berpendapat, jikapun terdapat pemilih yang kesulitan membubuhkan tanda tangan, maka pemilih dapat diminta untuk membubuhkan cap jempol pada daftar hadir.

Karena pada Formulir Daftar Hadir Pemilih tersebut terdapat kolom berupa pilihan untuk dibubuhi tanda tangan atau cap jempol.

Pilihan demikian, sambung Manahan, sengaja dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pemilih yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir.

Dalam uraian pertimbangan hukum Mahkamah ini, Manahan menjelaskan bahwa Formulir Daftar Hadir Pemilih adalah dokumen yang penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Oleh karena ketiadaannya, dapat berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara Pemilih.

“Demi memastikan kemurnian suara Pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, Mahkamah berpendapat menjadi cukup beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Menyo’e Kecamatan Mamosalato,” tegas Manahan.

Untuk diketahui, Pemohon mendalilkan pihaknya kehilangan sejumlah 150 suara dari 4 TPS. Seharusnya akibat hal tersebut dilakukan pemungutan suara ulang sesuai dengan Surat Rekomendasi Bawaslu Morowali Utara Nomor 331/K.ST.07/TU.00.01/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan adanya pelanggaran berupa ditemukannnya surat suara sah untuk pemilihan bupati yang berada pada kotak suara pemilihan gubernur di Desa Momo.

Berikutnya, Pemohon juga menduga adanya KPPS yang tidak menyediakan daftar hadir. Untuk itu, Pemohon memohonkan pada MK agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020. ***

Editor: JurnalNews

Tags

Terkini

Banding Ditolak, Ferdy Sambo Resmi Dipecat

Senin, 19 September 2022 | 14:14 WIB
X