• Jumat, 19 Agustus 2022

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Dimulai Setelah Guru Divaksinasi

- Selasa, 30 Maret 2021 | 19:29 WIB
nadiem makarim
nadiem makarim

JurnalNews - Pemerintah mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Menteri Kesehatan (Menkes) dan Menteri Agama (Menag), tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Melalui keputusan bersama tersebut, pemerintah mendorong akselerasi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

Dikutip JurnalNews dari laman Kemdikbud, SKB Empat Menteri yang diumumkan hari ini menggarisbawahi beberapa hal penting, diantaranya, PTM dilaksanakan setelah guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan divaksinasi Covid-19 secara lengkap.

Baca JugaTawaran Pinjaman Online Via SMS Marak, Ini Daftar Fintech Berizin di OJK

"Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah (kanwil), atau kantor Kementerian Agama (Kemenag) mewajibkan satuan pendidikan menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh,” jelas#Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim secara daring di Jakarta, Selasa 30 Maret 2021.

Baca JugaTerungkap, Pelaku Bom Bunuh Diri di Makassar Pasutri Baru Menikah 6 Bulan

Menurut Mendikbud, kewajiban bagi satuan pendidikan tersebut perlu dipenuhi. Karena orang tua atau wali berhak memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh.

Baca JugaVideo Detik-detik Ledakan Bom Bunuh Diri di Depan Gereja Katedral Makassar

Lebih lanjut#Mendikbud menjelaskan, satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa sebelum memulai layanan pembelajaran tatap muka terbatas selambat-lambatnya tahun ajaran dan tahun akademik baru.

Pembelajaran tatap muka terbatas dapat dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh, agar kesehatan dan keselamatan warga pendidikan dapat terus menjadi prioritas.

Baca Juga20 Polsek di Sulteng Tidak Lagi Melakukan Penyidikan, Ini Daftarnya

Kepala satuan pendidikan, pemda, kantor dan/atau kanwil Kemenag wajib memantau pelaksanaan PTM terbatas. Jika terdapat kasus konfirmasi Covid-19, para pemangku wajib melakukan penanganan kasus dan dapat menghentikan sementara PTM terbatas di satuan pendidikan.

Baca JugaFKUB Sulteng Kutuk Bom Bunuh Diri di Depan Gereja Katedral Makassar

Kepada kepala satuan pendidikan, Mendikbud mengimbau agar secara konsisten memberikan edukasi penerapan protokol kesehatan sebagai upaya membangun budaya disiplin di satuan pendidikan.

Sementara itu, pemda melalui dinas pendidikan dan dinas kesehatan harus memastikan pemenuhan daftar periksa di setiap satuan pendidikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan PTM terbatas di satuan pendidikan.

Kemudian, dinas perhubungan perlu memastikan adanya akses transportasi yang aman ke dan dari satuan pendidikan.

Baca JugaPolda Sulteng Bongkar Prostitusi Anak di Bawah Umur

Selanjutnya, pemda bersama dengan Satgas Covid-19 daerah melakukan testing jika ditemukan warga satuan pendidikan yang bergejala dan melakukan tracing jika ditemukan kasus konfirmasi positif. Serta, menutup sementara pembelajaran tatap muka terbatas ketika ditemukan kasus konfirmasi Covid-19.

“Kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan adalah kunci,” pungkas#Mendikbud. ***

Editor: JurnalNews

Tags

Terkini

X