Cegah Penularan Varian Omicron, Polri Perketat Prokes Pintu Masuk RI

- Minggu, 16 Januari 2022 | 15:42 WIB
scrnli_1_16_2022_3-38-17 PM
scrnli_1_16_2022_3-38-17 PM

JurnalNews - Temuan kasus#Covid-19 varian Omicron di Indonesia terus merangkak naik. Pemerintah pun bergerak cepat untuk mencegah dan mengantisipasi agar tidak terjadi lonjakan dengan mengeluarkan berbagai aturan.

Adapun kebijakan untuk mencegah penyebaran varian omicron ini di antaranya memperketat penerapan protokol kesehatan, syarat pelaku perjalanan luar negeri dan pelaksanaan vaksinasi booster.

Aturan mengenai karantina kesehatan ini tertuang dalam Surat Edaran Satgas#Covid-19 Nomor 2 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi#Covid-19.

Dalam aturan terbaru, pemerintah resmi mewajibkan para pelaku perjalanan luar negeri untuk melaksanakan karantina selama 7 sampai dengan 10 hari. Diketahui, awalnya masa karantina diberlakukan selama 10-14 hari.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pengurangan ini juga berlaku bagi mereka yang kembali dari negara-negara dengan kasus varian Omicron tinggi.

"Tadi diputuskan karantina yang 14 hari menjadi 10 hari, dan yang 10 hari jadi 7 hari," tegas Menko Luhut dalam konferensi pers seusai rapat terbatas tentang PPKM beberapa hari lalu.

Dia menambahkan, pemerintah tidak akan memberikan diskresi atau dispensasi karantina bagi mereka yang datang dari luar negeri. Aturan bagi pelaku perjalanan internasional ini mengacu pada aturan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Monitoring Karantina
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) terkait melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan (prokes) ketat terhadap Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang masuk ke wilayah Indonesia.

Komitmen tersebut diwujudkan oleh#Kapolri dengan meluncurkan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi bagi pelaku perjalanan luar negeri. Ini merupakan representasi kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari transmisi penyebaran varian#Covid-19.

"Baru saja kami melaunching Aplikasi Monitoring Karantina Presisi. Dimana aplikasi ini merupakan bagian tindaklanjut arahan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan pengawasan khususnya terhadap para pelaku perjalanan luar negeri yang baru kembali dan harus melakukan proses karantina sebagaimana diatur," ungkap Sigit saat acara peluncuran.

Dengan diluncurkannya Aplikasi Monitoring Karantina Presisi ini, Sigit berharap penanganan dan pengendalian#Covid-19 yang saat ini sudah baik dapat dipertahankan ke depannya.

Oleh karena itu, Sigit meminta kepada seluruh pihak untuk tidak lengah ataupun abai terkait dengan penegakan prokes maupun aturan wajib karantina bagi para PPLN.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut penggunaan aplikasi monitoring ini akan diperkuat di pintu masuk (entry point) di Bandara Soetta, Bandara Juanda, dan Bandara Sam Ratulangi.

Selain itu, aplilasi pemantau protokol kesehatan ini juga dipasang di Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Pinang, Pelabuhan Nunukan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, PLBN Entikong dan PLBN Motaain.

Menurut Sigit, pintu masuk wilayah itu harus dijaga secara ketat bagi para PPLN. Mengingat saat ini, penyebaran varian#Covid-19 Omicron di Indonesia, sebagian besar berasal dari perjalanan luar negeri atau Imported Case.

"Masyarakat kita yang datang dari luar negeri untuk betul-betul bisa kita awasi secara ketat dan disiplin. Sehingga kita bisa mengantisipasi agar pintu gerbang utama kita di Bandara, Pelabuhan, PLBN, bisa kita jaga," tuturnya.

"Karena ini pintu gerbang utama, kalau disini kita lemah maka risiko masuknya varian Delta dan Omicron tentunya betul-betul bisa terjadi apabila kita tidak mampu mengawasi dengan baik," sambungnya. ***

Editor: JurnalNews

Tags

Terkini

SE Kemenhub: PPDN Tak Wajib Lagi Tes Covid-19

Rabu, 18 Mei 2022 | 21:51 WIB
X