Puluhan Ribu Buruh Akan Suarakan 18 Tuntutan di Gedung DPR Hari Ini 14 Mei 2022

JurnalNews - Puluhan ribu buruh dijadwalkan ikut unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu 14 Mei 2022 dan separuh dari mereka melanjutkan aksi di Gelora Bung Karno (GBK). Dlam aksi ini massa buruh akan menyuarakan 18 tuntutan kepada anggota DPR dan pemerintah.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam siaran tertulisnya di Jakarta, Sabtu 14 Mei 2022, menyampaikan aksi unjuk rasa itu bagian dari rangkaian peringatan Hari Buruh Dunia (May Day) yang berlangsung sejak 1 Mei.

Said Iqbal menyampaikan 18 tuntutan massa buruh itu antara lain menyangkut permintaan kepada pemerintah agar menurunkan harga bahan pokok, bahan bakar minyak dan gas.

Baca Juga: Hasil Thomas Cup 2022: Pasangan Ahsan-Kevin Buktikan Tak Ada yang Mustahil Kalahkan Jepang

Baca Juga: Hasil Semifinal Thomas Cup 2022: Indonesia Lolos ke Final Setelah Laga Hidup Mati Lawan Jepang

“Sahkan RUU (Rancangan Undang-Undang) PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga), tolak revisi UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), dan tolak revisi UU SP/SB (Serikat Pekerja/Serikat Buruh),” kata Said Iqbal, yang saat ini juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Kemudian, massa buruh juga menolak upah murah, meminta pemerintah menghapus mekanisme pekerja alih daya (outsourcing), menolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), dan meminta pemerintah segera mengesahkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang perlindungan anak buah kapal (ABK) dan buruh migran.

Di samping itu, massa buruh meminta pemerintah dan DPR RI segera meratifikasi Konvensi ILO No. 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. Aksi unjuk rasa kelompok buruh turut meminta kepada aparat penegak hukum berhenti mengkriminalisasi petani.

Tuntutan lainnya, massa buruh juga meminta pemerintah mengangkat guru dan tenaga honorer jadi PNS, mendorong perusahaan memastikan status kerja pengemudi motor/mobil online sebagai pekerja bukan mitra, dan memberdayakan sektor informal.