• Senin, 27 Juni 2022

Ancam Kemerdekaan Pers, AJI Desak DPR dan Pemerintah Hapus Pasal Bermasalah di RUU KUHP

- Selasa, 21 Juni 2022 | 09:39 WIB
14 Pasal RUU KUHP Ancam Kebebasan Pers di Indonesia (Instagram @aji.indonesia)
14 Pasal RUU KUHP Ancam Kebebasan Pers di Indonesia (Instagram @aji.indonesia)

JurnalNews - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengidentifikasi setidaknya ada 14 pasal bermasalah yang mengancam kebebasan pers, dalam draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2019.

Belasan pasal ini membuat pekerjaan jurnalis berisiko tinggi karena bisa dengan mudah untuk dipidanakan.

Antara lain mengatur soal tindakan-tindakan seperti menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum".

Baca Juga: Wabah PMK Sudah Menyebar di 199 Kabupaten, Pemerintah Percepat Vaksinasi

"Pelbagai pasal tersebut mengatur tindakan-tindakan yang merupakan karakter dari pekerjaan jurnalis, yaitu menginformasikan kepada khalayak luas," ucap Ketua AJI Indonesia, Sasmito Madrim dalam siaran pers yang dikutip JurnalNews.id dari Instagram @aji.indonesia.

"Pasal ini akan dengan mudah dipakai oleh orang yang tidak suka kepada jurnalis untuk memprosesnya secara hukum, dengan dalih yang mungkin tidak kuat dan gampang dicari-cari," sambung Sasmito.

Terkait dengan hal tersebut, AJI Indonesia menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak DPR dan pemerintah menghapus pasal-pasal bermasalah yang mengancam kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi dalam RUU KUHP.

AJI Indonesia tidak ingin pasal-pasal penghinaan terhadap presiden terulang kembali pada masa mendatang.

Halaman:

Editor: Sutrisno

Sumber: Instagram @AJI.Indonesia

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X