JurnalNews - Kabar gembira untuk kamu yang menunggu penerimaan Calon pegawai Negri sipil (CPNS). Tahun 2023 ini, pemerintah bakal membuka lowongan pnerimaaan CPNS secara besar-besaran.
Selain penerimaan CPNS, pemerintah juga akan membuka penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebagai alternatif bagi yang tak lolos sebagai CPNS.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, belum lama ini.
Dalam penetapan CASN bakal meliputi dua lowongan yakni CPNS dan PPPK, meskipun di tahun 2022 pelaksanaan seleksi belum rampung.
“Seleksi tahun ini juga akan dibuka untuk umum, tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan,” ujar Anas.
Terkait pendidikan, lanjut Anas, pemerintah tetap fokus pada kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan.
“Namun, pemerintah juga mengutamakan talenta digital sebagai bentuk transformasi digital yang saat ini berlangsung sebagai bagian dari arsitektur SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Juga majelis hakim, kejaksaan, dosen dan beberapa tenaga teknis lainnya”, jelas mantan Kepala LKPP tersebut.
Anas menjelaskan, saat ini otoritas pemerintah tengah menyiapkan proposal pendirian.
“Sekarang semuanya bersiap-siap untuk menawarkan antrean dari berbagai instansi pemerintah,” katanya.
Rekrutmen CASN 2023, lanjut Anas, juga mempertimbangkan beberapa variabel tertentu, seperti: B. Indikator jumlah pensiunan PNS dan kecukupan SDM dalam mendukung program strategis nasional, antara lain letak geografis dan kemampuan anggaran.
Menteri Anas meminta instansi pemerintah untuk memulai pendataan dan mengusulkan agar prioritas kebutuhan ASN tahun 2023 segera dipenuhi di instansi masing-masing.
Setelah kebutuhan diajukan oleh masing-masing instansi, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan. Pembentukan tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan keterangan Menteri Keuangan dan aspek teknis BKN.
Ia menambahkan, ada empat arah kebijakan akuisisi ASN pada 2023. Arah kebijakan pertama adalah fokus pada pelayanan dasar. Kedua, kebijakan tersebut memberikan peluang untuk merekrut talenta digital. Ketiga, CASN merekrut secara selektif. Keempat, pengisian jabatan yang terkena dampak perubahan digital akan berkurang.
Pemerintah saat ini masih menganalisis posisi mana yang dapat dipengaruhi oleh perkembangan digital.
