Kejati Sulteng Terima Laporan Dugaan Korupsi Proyek Rehab Rekon Sekolah Dikelola BP2W Senilai Rp37,41 Miliar

JurnalNews - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) menerima laporan dugaan korupsi dan penyimpangan proyek rehabilitasi dan rekontruksi fasilitas Pendidikan Dasar Fase 1B senilai Rp37,41 miliar, yang dikelola Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BP2W) Sulteng.

Pihak Kejati Sulteng pun akan mempelajari laporan yang dilayangkan Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulteng.

"Saya yang mewakili, menerima laporan ini dan akan saya sampaikan ke pimpinan. Kita pelajari dulu kasus seperti apa. Kita telaah laporannya," Kata Ronald, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulteng, kepada sejumlah media di Palu, Kamis 13 Oktober 2022.

Baca Juga: Resmi, Ini Aturan Baru Seragam Siswa di Semua Jenjang dari SD sampai SMK, Link Juknis Klik di Sini

Baca Juga: Mitsubishi Outlander Black Edition Meluncur, Lebih Sangar dari Pajero Sport, Dilengkapi Wi-Fi Unlimited

Dalam laporannya, KRAK Sulteng meminta Kejati Sulteng, untuk segera mengusut dugaan korupsi di proyek yang masuk dalam progaram Rehab/Rekon pasca bencana tersebut.

"Secara resmi kami melaporkan kasus ini yang kami duga merugikan keuangan negara miliaran rupiah kepada Kejaksaan Tinggi. Karena sampai saat ini proyeknya tidak tuntas. Apalagi dari 19 sekolah direncanakan, 1 sekolah tidak dibangun tapi dibayarkan 100 persen," ucap Koordinator KRAK, Harsono Bareki yang didampingi Abdul Salam, ketika ditemui di kantor Kejati Kamis 13 Oktober 2022.

Harsono menuding pihak balai dalam hal ini BP2W harus bertanggung jawab atas persoalan terkait dengan nasib pembangunan 19 gedung sekolah yang belum tuntas 100 persen dikerjakan. Proyek itu disebut-sebut sudah dibayarkan 100 persen oleh pihak balai.

Menurutnya, dalam perjanjian kontrak kerja antara pihak pengguna anggaran dan penyedia jasa dari PT Sentra Multikarya Infrastruktur (SMI), proyek itu dimulai sejak 5 Juni 2020 lalu.